Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menjelaskan keputusan mengenai nasib anggota koalisi seharusnya disampaikan oleh pemerintah, bukan oleh Sekretariat Gabungan. "Pemerintah bisa Presiden atau Wakil Presiden dan Menkopolhukam," kata Aburizal di Solo, Minggu 8 April 2012.

Menurut pria yang kerap disapa Ical itu, kontrak koalisi ditandatangani oleh partai bersangkutan dengan pemerintah. Jadi, jika ada permasalahan pelanggaran kesepakatan, maka disampaikan pemerintah. "Kontrak koalisi setiap partai hanya dengan pemerintah. Jadi yang mengumumkan bukan partai atau wakil Setgab," ujarnya.


Hasil rapat Setgab di Cikeas, Selasa malam 3 April 2012, menyatakan sikap PKS yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak dalam paripurna DPR akhir Maret lalu, telah melanggar kode etik koalisi. PKS terancam didepak dari koalisi setelah mengambil sikap itu.

Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan para ketua umum partai koalisi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas. "Sangat melanggar," kata Sekretaris Setgab, Syarif Hasan, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Syarif mengungkapkan, bahasan utama dalam pertemuan di kediaman SBY malam ini adalah masalah kontrak koalisi. "Kami membahas masalah kontraknya saja, kontrak koalisi," ujar Syarif.

Dukung saya dalam pemrograman web stiki seo kontes